Page 20 - E - Klipping Pemberitaan BPOM Terkait Diseminasi Inwas Nataru

Dari sarana yang ditelusuri BPOM, terdapat 731 sarana atau sekitar 29,98 persen penjualan produk
pangan olahan terkemas tak memenuhi ketentuan (TMK) atau tanpa izin edar, rusak, dan kedaluwarsa.

Angka itu terdiri dari 4.441 item atau 86.034 pcs pangan olahan TMK yang diperkirakan nilainya
mencapai lebih dari Rp 1,6 miliar.

Daerah dengan temuan terbanyak

Lebih lanjut, Rizka menjelaskan, pengawasan produk pangan tanpa izin edar atau ilegal, rusak, dan
kedaluwarsa akan dilakukan sampai 3 Januari 2023.

Ia menerangkan, produk pangan tanpa izin edar paling banyak ditemukan di DKI Jakarta, Tarakan,
Batam, Pekanbaru, dan Sanggau.

Menurutnya, hal ini menunjukkan masih adanya jalur perdagangan ilegal yang memerlukan
pengawasan lintas sektor lebih intensif.

Sementara itu, pangan olahan kedaluwarsa paling banyak ditemukan di Belu, Sumba Timur, Sofifi,
Morotai, dan Ambon.

"Jenis pangan kedaluwarsa yang ditemukan didominasi pangan olahan jenis biskuit, makanan ringan,
pasta dan mi, bumbu siap pakai, serta wafer dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 253 juta. Temuan ini
menurun sebesar 3,66 persen dari tahun lalu," jelas Rizka.

Kemudian, pangan rusak paling banyak ditemukan di Belu, Manokwari, Pangkal Pinang, Ambon, dan
Kendari.

Pangan rusak di wilayah-wilayah tersebut didominasi produk susu UHT/steril, krimer kental manis,
tepung bumbu, biskuit, dan ikan dalam kaleng.

Daftar produk tak layak edar

Terpisah, Humas BPOM Eka Rosmalasari mengatakan, produk tak layak edar paling banyak berasal
dari China, India, dan Malaysia.

Beberapa produk tak layak edar sebagaimana ditemukan BPOM pada Desember 2023 terdiri dari:

Sichuan Buah Manisan
Golden Moulin Fish Cake
Charlie Peanut Laddu
Teh kering Tulsi Honey Chamomile
Kopi bubuk Fernleaf
Kopi bubuk Tongkat Ali