Page 29 - E - Klipping Pemberitaan BPOM Terkait Diseminasi Inwas Nataru
P. 29
Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan tak lain untuk memenuhi hak dasar manusia yang utama
yakni mendapat pangan yang aman. Pemenuhan hak ini dijamin dalam UUD 1945.
“Keamanan pangan ini juga menjadi salah satu komponen dasar untuk mewujudkan SDM Indonesia
yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing,” kata Rizka.
Intensifikasi dilakukan untuk mengantisipasi adanya peredaran pangan yang tidak memenuhi
ketentuan.
“Sehingga intensifikasi pengawasan ini kita tujukan untuk memberi ketenangan kepada masyarakat
dalam mendapat pangan olahan selama hari besar. Jangan, sampai nanti ritual berbagi makanan,
berbagi hadiah kepada teman, sahabat, dan keluarga membawa malapetaka karena makanan yang
diberikan tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak aman.”
Intensifikasi Pengawasan di Toko Fisik dan Online
Plt Kepala BPOM: Jangan Sampai Ritual Bagi-Bagi Makanan di Momen Nataru Membawa
Malapetaka. Foto: Liputan6.com/Ade Nasihudin.
Intensifikasi dilakukan di 76 unit pelaksana tugas (UPT) BPOM di seluruh Indonesia secara serentak
dengan pengawasan yang dilakukan pada importir, distributor, dan retail.
Selain di toko yang menjual barang secara fisik, lanjut Rizka, intensifikasi pengawasan pangan juga
dilakukan di e-commerce atau toko online.
“Sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai 3 Januari 2024 kegiatan ini akan dilakukan dengan terbagi
dalam lima tahap waktu. Saat ini sudah sampai tahap ketiga, 21 Desember 2023.”
Di tahap ketiga ini, sudah dilakukan pemeriksaan pada 2.434 sarana yang terdiri dari 1.123 sarana
retail modern, 833 sarana retail tradisional, 44 gudang distributor, 23 gudang importir, dan 4 gudang
e-commerce.
