Page 47 - Keterangan Pers Kepala Badan POM dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan Jakarta

Kandidat vaksin covid-19 ini telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari
Regulator Pengawas Obat Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yaitu National Medicines
Products Administration (NMPA) pada Juli 2020 berdasarkan hasil uji klinis fase 1 dan 2 dan
telah mendapatkan sertifikasi halal. Hasil uji klinis tersebut juga telah dipublikasi di JAMA
(The Journal of American Medical Association).

Dalam pertemuan dengan CEO Group-42 (G-42) Peng Xiao, juga dibahas adanya
kesempatan bagi industri farmasi di Indonesia untuk menjadi bagian dalam proses transfer
teknologi produksi vaksin tersebut, yang dapat digunakan baik untuk di Indonesia maupun di
ekspor ke negara lain. Hal tersebut disambut baik, mengingat saat ini kesiapan industri vaksin
di UEA belum tersedia dalam waktu dekat.

"Dialog dan kerja sama antara Badan POM dan Kemkes UEA akan sangat bermanfaat untuk
memastikan akses yang cepat atas vaksin tesebut melalui proses regulatori yang terarah dan
sejalan dengan standar internasional. Hal ini akan mendorong percepatan pemberian EUA
tepat pada waktunya," kata Penny.

Kedua lembaga sepakat untuk menuangkan dukungan kolaborasi dalam bentuk Memorandum
of Understanding (MoU) sebagai platform untuk mengawal proses regulasi di bidang obat
dan vaksin dan kerja sama untuk pengembangan industri farmasi di kedua negara.

Khusus untuk pengembangan vaksin covid-19 dalam rangka menyediakan kapasitas produksi
komersial yang besar, terdapat peluang menggunakan sarana produksi Bio Farma, mengingat
saat ini di UEA sedang dalam taraf pembangunan industri vaksin. Pemerintah UEA
mengharapkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan (mutual benefit) untuk
mengawal ketersediaan vaksin yang aman, berkualitas, dan efektif di kedua negara.

Kepala Badan POM UEA Amin Hussain Al Amiri menaruh apresiasi yang tinggi kepada
Indonesia terhadap komitmen kuat antara pejabat tinggi kedua negara dalam mendukung
kolaborasi untuk mengembangkan vaksin covid-19 dalam memenuhi kebutuhan Indonesia.

Sebagai langkah awal kerja sama, kedua regulator sepakat untuk melakukan joint assessment
serta sharing data terkait assessment report vaccine dari Sinopharm yang rencananya akan
disampaikan oleh G-42 pada bulan September atau Oktober 2020, hal tersebut dapat
mempercepat proses evaluasi terhadap data khasiat, keamanan, dan mutu vaksin dari
Sinopharm.

"Kerja sama ini dapat menguntungkan Indonesia dalam segi memenuhi kebutuhan vaksin
COVID-19 dan membuka peluang industri farmasi Indonesia melakukan ekspor obat dan
vaksin Indonesia ke negara-negara Timur Tengah melalui UEA sebagai hub sekaligus
mendorong implementasi Rencana Aksi OKI untuk mendukung kemandirian obat dan vaksin
di negara anggota OKI," pungkas Penny.

Kunjungan Kepala Badan POM ini menindaklanjuti pertemuan pada 19-21 Agustus 2020 lalu
yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) RI Erick Thohir ke Tiongkok dan UEA. Kunjungan tersebut berhasil
mendapatkan komitmen UEA untuk menyediakan 10 juta vaksin covid-19 untuk Indonesia
melalui kerja sama antara perusahaan G-42, UEA dengan Sinopharm, Tiongkok dan Kimia
Farma. (Fer/H-2)