Page 34 - AYO BUANG SAMPAH OBAT
P. 34

pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang merupakan inti tak terpisahkan dari tugas,
               fungsi, dan kewenangan Badan POM. Hasil pengawasan Badan POM sendiri menunjukkan
               bahwa temuan obat ilegal termasuk palsu cenderung menurun, yaitu 29 perkara pada tahun
               2017, 21 perkara pada tahun 2018, dan 8 perkara pada awal tahun 2019.

               Melalui  gerakan  ini,  menurut  dia,  Badan  POM  bersama  Ikatan  Apoteker  Indonesia
               mengedukasi masyarakat untuk waspada terhadap obat ilegal dan palsu dengan cara Buang
               Sampah Obat Kedaluwarsa dan Rusak dengan benar.

               “Sebagaimana kita ketahui, obat kedaluwarsa atau rusak sudah tidak memberikan efek terapi
               dan berbahaya jika digunakan, karena itu Badan POM mengajak masyarakat belajar tentang
               bagaimana cara membuang obat kedaluwarsa, obat sisa, dan obat rusak dengan benar agar
               tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh oknum untuk membuat obat ilegal atau palsu,”
               ujar Penny.
               Selain  di  Jakarta,  peluncuran  gerakan  ini  dilaksanakan  serentak  di  15  kota  antara  lain
               Bandung, Semarang, Surabaya, Serang, Banjarmasin, Mataram, Makassar, Medan, Kendari,
               Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, dan Batam.
               Lebih lanjut Penny K. Lukito menjelaskan, setelah peluncuran gerakan berjalan selama satu
               bulan, masyarakat dapat membuang sampah obat kadaluwarsa di apotik yang ditunjuk di 15
               kota tersebut. Gerakan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercipta
               budaya masyarakat untuk membuang sampah obat kedaluwarsa dan rusak dengan benar,
               baik  yang  dilakukan  dengan  mandiri  atau  dikembalikan  ke  apotek-apotek  terdekat  untuk
               dimusnahkan sesuai ketentuan.

               Gerakan  diharapkan  akan  meminimalisir  peredaran  obat  ilegal.  “Keberhasilan  gerakan  ini
               membutuhkan  dukungan  dan  peran  aktif  seluruh  pihak  sebagai  bentuk  tanggung  jawab
               bersama  pemerintah,  pelaku  usaha,  dan  masyarakat  dalam  mengawasi  peredaran  obat
               khususnya peredaran obat ilegal.” tutup Kepala Badan POM.



               .
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39