Page 189 - BPOM Pencapaian Kinerja

BAB II MEMPERKUAT PERAN STRATEGIS BPOM

3. Mengatur pengawasan obat dalam berbagai bentuk kegiatan.
dan makanan dalam Undang- 8. Menyederhanakan proses perizinan
Undang Nomor 17 Tahun 2024 melalui regulasi.
tentang Kesehatan. 9. Memperkuat peran pemerintah
4. Mengatur pengawasan sediaan daerah melalui Dana Alokasi Khusus
farmasi dalam Peraturan Pemerintah Non-Fisik Bantuan Operasional
Nomor 28 Tahun 2024. Kesehatan Pengawasan Obat dan
5. Mengembangkan aplikasi SMART Makanan (DAK NF BOK POM).
POM untuk memantau efektivitas
pengawasan obat dan makanan Sebagai langkah berikutnya, BPOM melakukan
bekerja sama dengan pemerintah kajian mendalam untuk menganalisis efektivitas
daerah. pengawasan obat dan makanan sebelum dan
6. Melakukan pengawasan pangan sesudah diterbitkannya Inpres 3/2017. Hasil
olahan pra-pasar berbasis risiko analisis ini nantinya dilaporkan kepada Kemenko
dan integrasi dengan Online Single PMK sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.
Submission (OSS). Melalui langkah-langkah ini, BPOM menunjukkan
7. Memberikan bimbingan teknis dan komitmen kuat dalam memastikan perlindungan
supervisi kepada masyarakat, pelaku kesehatan masyarakat dan peningkatan tata
usaha, dan lintas sektor terkait kelola pengawasan obat dan makanan secara
pengawasan obat dan makanan komprehensif.

E. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
Pengawasan Obat dan Makanan: Memperkuat Peran
Daerah dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan NF BOK POM). Program ini dirancang untuk
obat dan makanan di seluruh Indonesia, BPOM memperkuat kapasitas daerah dalam memantau
melibatkan pemerintah daerah melalui Dana dan mengawasi produk obat dan makanan
Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional yang beredar, sekaligus mendorong tata kelola
Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK keuangan yang transparan dan akuntabel.

150 PENCAPAIAN KINERJA 100 HARI | KEPALA BPOM TARUNA IKRAR