Page 190 - BPOM Pencapaian Kinerja
P. 190

BAB II
                                     MEMPERKUAT PERAN STRATEGIS BPOM



             Pengelolaan dana DAK NF BOK POM ini meliputi:            efektivitas program serta memastikan
                                                                      akuntabilitas penggunaan dana.
             1.    Perencanaan dan Penganggaran. Dalam
                   tahap ini, BPOM bekerja sama dengan           Untuk tahun anggaran 2025, Bappenas dan
                   pemerintah daerah untuk menyusun              Kementerian Keuangan telah menyetujui alokasi
                   rencana kerja berdasarkan kebutuhan           sebesar Rp150 miliar untuk program ini. Dana
                   masing-masing     wilayah.   Proses   ini     tersebut akan didistribusikan ke 405 kabupaten/
                   menggunakan data teknis seperti tren hasil    kota dengan fokus pada empat jenis kegiatan
                   pengawasan produk pangan industri rumah       utama:
                   tangga (PIRT) dan sarana IRTP (Industri
                   Rumah Tangga Pangan), apotek, serta toko      1.   Pengawasan      terhadap     pemenuhan
                   obat; cakupan populasi dan kapasitas fiskal        komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3–6
                   daerah; dan usulan pemerintah daerah dan           bulan penerbitan SPP-IRT.
                   ketersediaan sumber daya manusia (SDM)        2.   Pengawasan post-market sarana IRTP.
                   tenaga pengawas. Informasi ini digunakan      3.   Pengawasan produk pangan industri rumah
                   untuk menentukan prioritas alokasi dana            tangga.
                   serta besaran anggaran bagi setiap daerah.    4.   Pengawasan apotek dan toko obat terhadap
             2.    Pelaksanaan Kegiatan. Pemerintah daerah            pemenuhan standar dan persyaratan.
                   bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
                   sesuai rencana penggunaan dana yang telah     Saat ini, dinas kesehatan di kabupaten/kota
                   disepakati. Semua pelaksanaan didasarkan      penerima sedang menyusun rencana kerja
                   pada Petunjuk Operasional Penggunaan          melalui aplikasi KRISNA-DAK dengan tenggat
                   DAK untuk memastikan efektivitas program.     waktu hingga 13 Desember 2024. Rencana kerja
                   Panduan teknis ini membantu daerah            ini menjadi pijakan bagi implementasi program di
                   memanfaatkan anggaran dengan optimal.         tahun mendatang.
             3.    Pelaporan,  Monitoring,  dan  Evaluasi.
                   Setelah  kegiatan berjalan,  pemerintah       Melalui DAK Non Fisik BOK POM, BPOM berharap
                   daerah diwajibkan melaporkan realisasi        pengawasan obat dan makanan di daerah menjadi
                   anggaran dan capaian melalui aplikasi
                   SMARTPOM. BPOM kemudian melakukan
                   monitoring rutin untuk mengevaluasi



                                                                                     151
                     PENCAPAIAN KINERJA 100 HARI | KEPALA BPOM TARUNA IKRAR
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195