Page 5 - Virtual Training “Indonesian FDA’s Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority”_Neat
P. 5
Judul : Bentuk Otoritas Regulator Obat dan Makanan Independen,
Palestina Didukung BPOM
Nama Media : pikiran-rakyat.com
Tanggal : 24 November 2020
Halaman/URL : https://arahkata.pikiran-rakyat.com/dunia/pr-
1281003253/bentuk-otoritas-regulator-obat-dan-makanan-
independen-palestina-didukung-bpom
Tipe Media : Online
Pandemi COVID-19 yang belum dapat
diperkirakan kapan berakhirnya membuat
sebagian negara mengalami resesi
buruk. Palestina yang diperkirakan
mengalami hal tersebut, mendapatkan
dukungan berupa dukungan teknis dalam
pengawasan obat dan makanan dari
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM).
"Situasi pandemi COVID-19 saat inilah
yang melatarbelakangi dukungan teguh kami dalam memberikan bantuan teknis
kepada Otoritas Regulator Palestina untuk meningkatkan sistem pengawasan Obat
dan Makanan di Palestina,” ungkap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam
sambutannya saat membuka kegiatan Virtual Training bertema “Indonesian FDA’s
Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug
Authority”, Senin (23/11).
Tak dipungkiri, dampak pandemi COVID-19 dirasakan seluruh lapisan masyarakat di
berbagai belahan dunia, tak terkecuali rakyat Palestina. Sebagaimana disampaikan
oleh United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), Palestina terancam mengalami resesi yang jauh lebih
buruk dibandingkan negara lain akibat virus ini.
Parahnya, rakyat Palestina memiliki keterbatasan akses obat, vaksin, dan makanan
yang sangat dibutuhkan.
Kegiatan yang berlangsung secara virtual selama 3 hari ini (23-25 November 2020)
dibuka oleh Kepala Badan POM dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Palestina, Dr.
Mai Al-Kaila dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri,
Balai Besar/Balai POM, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan 20 (dua puluh)
peserta pelatihan dari Kementerian Kesehatan Palestina.
“Dukungan ini sekaligus merupakan upaya kami dalam mengimplementasikan
Rencana Aksi hasil pertemuan Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI pada
tahun 2018 di Jakarta. Yaitu mendorong terciptanya National Medicine Regulatory
Authorities (NMRAs) yang mandiri dengan memberikan bantuan untuk memperbaiki
