Page 84 - Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Outlook 2020
P. 84
Judul : Badan POM Pangkas Lamanya Perijinan dan Perkuat Pengawasan
Obat dan Makanan Ilegal
Nama Media : waspada.id
Tanggal : 19 Desember 2019
Halaman/URL:https://waspada.id/badan-pom-pangkas-lamanya-perijinan-dan-
perkuat-pengawasan-obat-dan-makanan-ilegal
Tipe Media : Online
JAKARTA (Waspada): Berbagai
upaya dan inovasi dalam percepatan
perizinan obat dan makanan telah
dilakukan oleh Badan POM melalui
deregulasi, simplifikasi proses bisnis,
dan penggunaan teknologi informasi
dan digitalisasi.
Badan POM juga telah mempersingkat timeline registrasi obat untuk memberikan
kemudahan berusaha (ease of doing business) dan mempercepat akses obat kepada
masyarakat.
“Perizinan terkait sarana pembuatan obat, integrasi sertifikasi Cara Pembuatan Obat
yang Baik (CPOB) ke dalam online single submission (OSS) sejak tahun 2018 telah
mempersingkat timeline proses dari 84 Hari Kerja (HK) menjadi 35 HK,” ungkap
Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam acara refleksi kinerja 2019 dan outlook
2020 di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis (19/12).
Upaya percepatan perizinan melalui pemenuhan janji layanan atau Service Level
Agreement (SLA) dalam hal ketepatan waktu layanan registrasi obat, diklaim Penny
telah meningkat sebesar 30% pada tahun 2019 (80,19%) dibandingkan tahun 2016
(51,96%).
Di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, percepatan perizinan
dilakukan dengan pemangkasan timeline registrasiatau notifikasi. Salah satunya,
timeline registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk ekspor hanya 3 HK
dari semula 30 HK.
Untuk perizinan pangan olahan, Badan POM juga melakukan berbagai inovasi
percepatan perizinan. Berdasarkan kajian berbasis risiko, produk pangan risiko
rendah dan sangat rendah dapat diproses melalui notifikasi tanpa mempersyaratkan
hasil analisa.
“Hasil kajian berbasis risiko dengan penerapan tanda tangan elektronik (TTE)
memangkas timeline registrasi notifikasi dari 10 HK menjadi 5 HK,” tutur Kepala Badan
POM.
Selain dukungan kemudahan berusaha untuk produksi dan distribusi produk Obat dan
Makanan dalam negeri, Badan POM melakukan deregulasi untuk mempermudah
