Page 85 - Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Outlook 2020

ekspor produk Obat dan Makanan. Timeline yang lebih singkat diberlakukan untuk
penerbitan dokumen rekomendasi maupun nomor izin edar produk Obat dan Makanan
yang akan diekspor.

Kepala Badan POM menuturkan bahwa berdasarkan data penerbitan Surat
Keterangan Ekspor (SKE) di bidang obat oleh Badan POM pada 2019, produk obat
asal Indonesia telah diekspor ke 48 negara.

“Jumlah produk yang diekspor sebanyak 1.001 produk yang dihasilkan oleh 58 industri
farmasi di Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya industri besar, Badan POM juga terus melakukan pendampingan dan
fasilitasi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hingga
November tahun 2019, Badan POM telah melakukan pendampingan penerapan Cara
Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi 165 UMKM. Pada periode yang sama
Badan POM telah memberikan sertifikat CPKB kepada 179 UMKM Kosmetik. Untuk
penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap, Badan
POM telah melakukan pendampingan kepada 103 UMKM Obat Tradisional. Pada
periode yang sama pula, Badan POM telah memberikan sertifikat CPOTB kepada 204
UMKM.
Sementara itu, pendampingan penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik
(CPPOB) dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi sejak 2016 hingga 2019
telah dilakukan Badan POM di 484 sarana UMKM pangan. Hingga 2019, Badan POM
telah menerbitkan 1.544 nomor izin edar (NIE) pangan olahan produk UMKM.

Menyambut 2020, Penny K. Lukito yakin Badan POM akan terus bergerak
melanjutkan terobosan dan inovasi untuk memberikan perlindungan kesehatan
masyarakat serta pelayanan publik yang lebih baik untuk meningkatkan daya saing
bangsa Indonesia.

“Ada banyak kerja nyata yang ingin kami wujudkan di tahun 2020,” tuturnya.

Di sisi lain, Smsebagai upaya meningkatkan kemandirian obat di Indonesia, Badan
POM mendorong hilirisasi hasil-hasil penelitian untuk menjadi produk yang dapat
dikomersialisasi. Hasil penelitian yang telah dihilirisasi adalah produk steam cell dari
Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia.

Badan POM juga berfokus pada percepatan perizinan berupa revisi peraturan,
pengurangan tahapan proses perizinan, pemanfaatan teknologi informasi termasuk
artifical intelligence, perluasan jalur notifikasi produk, serta insentif layanan prioritas
bagi pelaku usaha dengan track record baik.

“Kami juga akan terus melakukan pendampingan hilirisasi riset untuk mendukung
kemandirian industri, termasuk asistensi regulatori bagi peneliti dan mapping riset dan
inovasi yang siap dihilirisasi,” tukas Penny K. Lukito.

Upaya lainnya adalah meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan dan