Page 18 - Monitoring Isu 8-15 Agustus 2022
P. 18
ISU
1
KRONOLOGIS
PERBAIKAN TATA KELOLA
BUMN SEKTOR TAMBANG
(22/7) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, penambangan ilegal tersebut
menimbulkan kerusakan pada lahan atau kawasan penambangan. Tercatat ada lebih
dari 3.000 ha lahan kritis yang ditemukan akibat penambangan ilegal. Ia menyadari, tata
kelola timah memang belum ideal, maka dari itu dalam rapat dengan Menko Maritim dan
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan audit terhadap tata kelolah PT Timah.
Dari pertemuan tersebut, juga telah ada surat edaran per 1 Juli 2022 kepada semua smelter
melaporkan sumber timahnya.
Ia menekankan pentingnya Satuan Tugas (Satgas) Tambang Ilegal yang telah terbukti
membuat kondisi penataan pertambangan timah di Babel jauh lebih baik dari sebelumnya
dan beberapa kali memberikan informasi terkait tambang ilegal baik secara formal
maupun non formal.
(4/8) Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Sunindyo Suryo Herdadi
menyebutkan, PETI tidak berizin, mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana
pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya. Sayangnya, untuk bisa menghentikan
PETI bukanlah sesuatu yang mudah, butuh konsistensi dan monitoring.
(5/8) Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan menjelaskan,
aktivitas pertambangan ilegal terjadi di seluruh wilayah operasi Grup MIND ID, dengan
komoditas utama yang menjadi sasaran adalah timah, emas, batubara dan nikel. MIND ID
mendukung inisiatif dan gagasan Pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Nasional
Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin karena kegiatan ini telah berdampak pada
hilangnya cadangan bijih mineral, kerusakan lahan, pencemaran logam berbahaya di
sungai, terjadinya sedimentasi, hingga terjadinya kerusakan fasilitas perusahaan. Aktivitas
penambangan ilegal di sekitar lokasi tersebut telah berdampak pada rusaknya sumberdaya
dan cadangan timah di dalam wilayah operasional TIMAH. Berdasarkan monitoring dari
citra satelit, kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang darat ilegal luasnya
mencapai kurang lebih 60.000 hektare. Inventarisasi data atas pertambangan tanpa izin
menjadi sangat penting sebagai upaya penanganan dan penanggulangan pengusahaan
tanpa izin secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, didorong terbangunnya
sistem dan dashboard monitoring ilegal mining yang terpadu,
(5/8) Kepala Divisi hubungan kelembagaan MIND ID Niko Chandra saat ini Satgas
anti pertambangan ilegal telah sampai pada tahap finalisasi di tingkat kementerian. Dia
berharap agar Satgas bisa lekas disahkan dan segera bekerja, terutama di lingkungan
Kemenkomarves.
(8/8) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Eri Satriana menilai perlu adanya
perbaikan tata kelola pertimahan. Namun, untuk perbaikan itu harus terlebih dahulu
dilakukan audit pada tata kelola timah. Dalam melakukan audit, BPKP perlu menerima
18
