Page 19 - Monitoring Isu 8-15 Agustus 2022

data dan dokumen yang menjadi bahan audit. Namun, hingga saat ini BPKP belum

menerima permintaan audit dari pihak terkait. Apakah perlu dilakukan penundaan RKAB

untuk sektor pertambangan timah tentunya akan tergantung hasil audit yang dilakukan

oleh para auditor BPKP.

(9/8) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM,

Ridwan Djamaluddin, memastikan akan fokus membenahi tata kelola timah salah

satunya dengan membatasi rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) swasta. Namun,

sebelum adanya pembatasan tersebut, RKAB yang ada akan dijalankan terlebih dahulu

sambil menata cadangan, mempertahankan harga, serta menata aktivitas pertambangan

ilegal agar tidak berlangsung. PT Timah Tbk saat ini juga masih kekurangan bahan baku

akibat aktivitas PETI. Untuk itu, Kementerian ESDM juga akan mendorong hilirisasi timah

sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

(9/8) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan perlu

ada upaya penegakan hukum yang serius untuk mengatasi maraknya tambang ilegal,

termasuk timah di Indonesia.

(9/8) Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, dalam mengatasi PETI perorangan

dan korporasi,solusinya berbeda.

19