Page 21 - Monitoring Isu 8-15 Agustus 2022

ISU
3

KRONOLOGIS

MENSOS AKAN REVISI

ATURAN BANSOS DAN PUB

(11/8) - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut akan membentuk tim khusus (Timsus)

untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan

Barang (PUB) dan pengelolaan bantuan sosial (Bansos). Satgas PUB dan Pengawasan

Penyaluran Bansos ini akan beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kejaksaan

Agung, Mahkamah Agung, KPK, PPATK, BPKP, Kemenkumham, Kemenkominfo, dan Polri.

Risma mengatakan pembentukan timsus tersebut ditargetkan rampung pada bulan ini.

Mereka nantinya bertugas untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana oleh yayasan

penyalur dan penghimpun bansos. Satgas ini dibentuk untuk menertibkan lembaga-

lembaga PUB agar dalam pelaksanaannya mengantongi izin dari Kemensos.

(11/8) - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung

Feri Wibisono menyampaikan, bahwa terkait penyaluran bansos terdapat dua risiko

pidana, yaitu kelompok penyaluran bantuan dan kelompok pengunaan bantuan. Risiko

pidana kelompok penyaluran bansos dilihat dari adanya penggunaan data fiktif yang

menyebabkan kerugian negara. Risiko pidana kelompok penggunaan bantuan dilihat dari

penggunaan bantuan tidak sesuai peruntukan dan sifat ini melawan hukum. Pihaknya

memberi masukan agar dilakukan sosialisasi kepada para penerima bansos bahwa

tindakan menyelewengkan dana bantuan, misal kartu diberikan kepada orang lain atau

ada data palsu itu merupakan perbuatan pidana.

(11/8) - Koordinator Harian Stranas PK-KPK Niken Ariati mengatakan, bahwa akan

menggandeng Inspektorat Daerah untuk evaluasi.

(11/8) - Koordinator Pengawasan Bidang Perlindungan Sosial BPKP Dedi Priharianto

menambahkan, bahwa pihaknya mengusulkan untuk mengefektifkan fungsi APIP dengan

membuat desain pedoman pengawasan dan ditetapkan oleh Kemensos. BPKP juga

mengaku siap melakukan pengawasannya dan akan mengomunikasikan dengan Dirjen

Mendagri.

21