Page 22 - Monitoring Isu 8-15 Agustus 2022

ISU
4

KRONOLOGIS

PERDEBATAN

BLU BATU BARA

(9/8) Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa DPR mendesak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merealisasikan pembentukan

Badan Layanan Umum (BLU) untuk Domestic Market Obligation (DMO) batubara.

Pembentukan BLU ditujukan untuk mengatasi disparitas harga yang tinggi antara pasar

domestik dan luar negeri. Pada rapat kerja tersebut disepakati bahwa payung hukunmnya

berupa Peraturan presiden (Perpres). Setelah Perpres nanti terbit, KESDM harus secepatnya

membentuk BLU DMO batubara tersebut.

(9/8) Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif

pembentukan BLU ini sudah tahap finalisasi dan sedang menunggu izin prakarsa. Menurut

Arifin, dalam proses pengajuan izin prakarsa sendiri masih terdapat beberapa perdebatan

mengenai payung hukum yang akan digunakan, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP)

atau Peraturan Presiden (Perpres).

Ia juga menjelaskan bahwa kompensasi yang dipungut BLU DMO batu bara akan

menyalurkannya kepada badan usaha pemasok berdasarkan potensi selisih pembayaran

penyaluran sesuai harga batu acuan aktual. Dalam hal ini badan usaha pertambangan akan

mengeluarkan dua invoice, yaitu invoice HBA kepada PLN atau juga HBA kepada industri,

dalam hal ini PLN US$70 per ton, dan untuk industri US$90 per ton, dan juga sekaligus

menyediakan invoice HBA selisih antara HBA pasar dan HBA DMO tersebut. Selanjutnya,

Dirjen Minerba akan melakukan verifikasi besaran dana kompensasi batu bara atas invoice

yang disampaikan oleh badan usaha pertambangan dengan aplikasi DMO batu bara.

Kemudian, menurut Arifin, kebijakan BLU berlaku akan berlaku surut (Januari 2022)

lantaran pembahasan ihwal entitas khusus batu bara itu sudah dilakukan sejak awal

tahun ini. Malahan, kata dia, pemerintah sudah menetapkan kebijakan kewajiban pasokan

dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang bersinggungan dengan materi

BLU tersebut. badan pungutan ini minimal bakal menarik denda dan kompensasi dari

perusahaan penugasan yang tidak memenuhi kewajiban domestik batu bara sejak awal

tahun ini.

(9/8) Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso sebelumnya

meminta agar skema BLU tidak hanya diperuntukkan untuk sektor kelistrikan tetapi juga

industri lainnya misalnya seperti semen. Pasalnya, industri semen sendiri mempunyai peran

yang sama dengan sektor kelistrikan.

(9/8) Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo)

Anggawira meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk

memperhitungkan kembali penerapan badan layanan umum (BLU) batu bara yang

direncanakan berlaku surut atau efektif sejak Januari 2022. Anggawira mengatakan

kebijakan itu bakal membebani arus kas dari perusahaan tambang dan niaga batu bara

yang sudah terlanjur melakukan transaksi lebih dari satu semester saat ini. Apalagi otoritas

mineral dan batu bara Kementerian ESDM belakangan tengah membahas kenaikan pajak

dan royalti progresif batu bara tahun ini.

22