Page 18 - Monitoring Isu nasional periode 18-11 Juli 2022
P. 18

Ekonomi Kreatif Bisa Jadi Tulang Punggung
      Isu 1  Perekonomian Masa Depan



      (19/7)  -  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  Sandiaga  Uno  mengatakan,
      Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  2022  tersebut  sebagai  peraturan
      pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
      Salah satunya mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau
      intellectual property (IP).
      Tujuan  dari  penerbitan  PP  No.24/Tahun  2022  tersebut  memudahkan  pelaku
      ekonomi kreatif (ekraf) mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan
      bank  atau  lembaga  keuangan  non-bank.  Sandiaga  menerangkan,  sebagaimana
      bunyi  Pasal  7  ayat  1  dalam  PP  No.24  Tahun  2022  tentang  Ekonomi  Kreatif
      "Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif
      kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.
      Dia mengatakan, kekayaan intelektual yang dimaksud adalah kekayaan yang timbul
      atau  lahir  karena  kemampuan  intelektual  manusia  melalui  daya  cipta,  rasa,  dan
      karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan
      sastra.
      (19/7)  -  Ketua  Komisi  X  DPR  RI  Syaiful  Huda  menjelaskan  “Kita  tidak  bisa  terus
      menerus bergantung pada sumber daya alam kita untuk bersaing secara global
      karena  memang  sumber  daya  alam  ada  batasnya.  Lahirnya  PP  24/2022  kita
      harapkan  kian  mendorong  lahirnya  pekerja  kreatif  yang  bisa  menjadi  sarana
      terciptanya lapangan kerja baru maupun sarana diplomasi antarbangsa."
      Huda  mengatakan,  terbitnya  beleid  ini  merupakan  bentuk  keberpihakan  dan
      pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pelaku kreatif di Tanah Air. Dengan PP
      Ekonomi Kreatif ini, kata dia, pekerja kreatif mempunyai kesempatan yang sama
      dengan  pelaku  kerja  bidang  lainnya  dalam  mendapatkan  pengakuan  dan
      perlindungan dari negara.




















                          16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23