Page 20 - Monitoring Isu nasional periode 18-11 Juli 2022

Isu 3 Mendag Bakal Hapus Aturan DMO-DPO
Demi Kerek Harga TBS Sawit

(22/7) - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan mencabut aturan Domestic
Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) demi mengerek
harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Zulkifli akan bertemu terlebih dahulu
dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan
meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan
kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa stok minyak sawit masih
tinggi pada tingkat pengolah, sehingga itu menjadi biang keladi harga TBS tidak bisa
naik. Dia mengaku mendapat tugas dari Presiden untuk membuat harga TBS bisa
mencapai di atas Rp 2.000, sehingga ada beberapa langkah yang dilakukan. Salah
satunya merelaksasi aturan DMO dan DPO. Adapun Zulkifli mengungkapkan
langkah lainnya yang akan dilakukan mulai dari menghapus biaya pungutan ekspor
kepada BPDPKS sebesar US$ 200 dihapus, perhitungan dasar menjadi tiap dua
mingguan, lalu pengali DMO yang ditambah menjadi 1x20x7.
Dengan rencana penghapusan DMO dan DPO, ia berharap ekspor sawit semakin
banyak. Dengan demikian, tangki di pabrik kelapa sawit kosong. Ketika tangki
kosong, pabrik akan kembali membeli TBS sawit milik petani. Alhasil, permintaan
TBS sawit naik dan harga berpotensi meningkat lebih dari Rp2.000 per kg.
(21/7) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah
untuk merelaksasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price
Obligation (DPO), serta Flush Out (FO) minyak sawit atau CPO. Sebab, kebijakan itu
dinilai tak lagi relevan bahkan memberikan dampak buruk pada rendahnya harga
tandan buah segar (TBS) sawit petani.
Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung, mengatakan, kebijakan DMO dan DPO
saat ini sudah tidak diperlukan karena pasokan CPO Indonesia telah melimpah.
Tercatat, stok CPO nasional per bulan sudah mencapai 7,2 juta ton atau lebih dari
dua kali lipat rata-rata stok 3 juta ton per bulan. Sementara, harga tender KPBN CPO
saat ini justru hanya Rp 9.100 per kg, di bawah dari DPO yang ditetapkan
pemerintah sebesar Rp 10.700 per kg.
Lebih lanjut terkait kebijakan FO, Gulat mengingatkan, sesuai aturan Kemenkeu
kebijakan ini seharusnya berakhir pada 30 Juni 2022 sedangkan Juli merupakan
waktu eksekusi bagi pengusaha yang sudah memenuhi kebijakan tersebut. Sebagai
catatan, FO merupakan kebijakan percepatan ekspor CPO bagi eksportir yang tidak
tergabung dalam kebijakan minyak goreng curah rakyat yang diharuskan memasok
untuk dalam negeri. Pengusaha dapat mengekspor tanpa memasok dalam negeri
namun dengan membayar 200 dolar AS per ton.
Gulat pun menekankan, kebijakan DMO, DPO, dan FO menjadi beban-beban biaya
yang akhirnya terakumulasi dalam harga tender KPBN. Alhasil, meskipun
pemerintah telah menghapus pungutan ekspor sawit, harga CPO Indonesia belum
sesuai dengan harga internasional yang itu pun berdampak pada harga TBS yang
rendah. Rata-rata harga CPO dunia saat ini masih berada pada kisaran Rp 16 ribu per
kg, sementara harga CPO Indonesia hanya Rp 9.100 per kg.

1 18 8