Page 22 - Monitoring Isu nasional periode 18-11 Juli 2022

Isu 4 Catatan Hitam
Belanja Pemerintah

(11/7) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil
Lahadalia mengatakan, pemerintah memakai sistem rem dan gas dalam
penanganan pandemi Covid-19. Dari sisi ekonomi, pemerintah berupaya
menciptakan kepastian pendapatan. Sebab, ekonomi rumah tangga itu bisa terjadi
kalau ada daya beli. Dia mengatakan, pemerintah terus berupaya menciptakan
lapangan pekerjaan. Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya mendorong sektor-
sektor investasi besar namun juga mendorong pengembangan UMKM. UMKM dinilai
memiliki efek pengganda besar terhadap perekenomian domestik. Pemerintah juga
berupaya mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang pada tahun 2022 ini
ditargetkan bisa mencapai Rp373,17 triliun. KUR ini dijalankan untuk menggerakan
perekonomian pelaku UMKM.
(21/7) - Menteri Keuangan RI 1998 Fuad Bawazier menilai perekonomian nasional
masih terasa nyaman karena diuntungkan faktor eksternal yakni kenaikan harga
komoditas dunia. Ia berharap pemerintah segera membenahi pengeluaran yang
tidak perlu atau tidak penting karena akan membebani APBN seperti proyek
pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kereta Api Cepat Jakarta-
Bandung dan lain-lain.
(21/7) - Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta mengatakan bahwa
ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Karena itu,
pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekedar memberikan rasa aman
kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena resesi.
(21/7) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro
mengatakan, pengusaha optimistis bisa melewati kondisi sulit atau krisis. Hal ini,
dengan jalan merespons dengan pengetatan pengeluaran dan meningkatkan
kapasitas peluang pemodal dari perbankan.
(22/7) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)
Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesa) Muhaimin Iskandar
mengusulkan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
digunakan atau alokasikan untuk meningkatkan potensi generasi milenial dan
generasi Z.
Menurut Muhaimin, generasi muda perlu diberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas
yang memadai. Dengan demikian, mereka bisa terus menghasilkan temuan baru
dan produktif untuk kehidupan. Dan Ia pun menilai perlu adanya kebijakan afirmatif
yang pro terhadap kaum muda. Salah satunya dengan mendirikan kementerian
yang khusus untuk menggawangi ragam potensi dan minat anak muda.
Ia mengatakan, kementerian pemuda dibentuk setingkat dengan kementerian
koordinator. Kementerian ini akan lebih mengoptimalkan potensi kaum generasi Z
dan milenial di setiap kementerian dan lembaga.

20