Page 21 - Monitoring Isu nasional periode 18-11 Juli 2022
P. 21
Lebih lanjut, ia menambahkan, ke depan pemerintah harus memiliki referensi harga
yang tetap dan mengacu pada aturan pemerintah. Saat ini, harga CPO Indonesia
justru ditentukan dari tender KPBN padahal pemerintah telah memiliki Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2015.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung
mengatakan hal senada. Setelah larangan ekspor dicabut, kebijakan DMO dan DPO
sangat berdampak pada turunnya harga TBS. Sebab, DMO dan DPO
memperlambat ekspor dan menghambat pengeluaran pasokan CPO dari tangki.
Alhasil, ketika kapasitas tangki penuh, kemampuan penyerapan TBS menjadi tidak
maksimal dan petani yang menjadi pihak dirugikan. Tungkot mengatakan, kebijakan
DMO, DPO maupun FO hampir tidak berguna untuk saat ini. Sebab, pemerintah
harus dapat mendukung pengosongan tangki CPO.
19
