Page 23 - MONITORING ISU 01 - 05 AGUSTUS 2022
P. 23
Isu 4
Temuan Beras Bansos
Terkubur di Depok
Kronologis 2
(1/8) - Polda Metro Jaya membentuk tim khusus (timsus) untuk
menyelidiki temuan sembako bantuan presiden yang terkubur di
Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya
Kombes Endra Zulpan menjelaskan bahwa timsus sudah memanggil dan
memeriksa perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan JNE
Express. Pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa ekspedisi itu
dilakukan karena sembako bansos presiden itu dikubur di lahan Gudang
JNE Express Cabang Depok. Selain itu, JNE Express diketahui bertugas
sebagai pihak ketiga yang menyalurkan paket bansos kepada
masyarakat pada 2020.
(2/8) - Polisi mengungkap total beras bansos yang dikubur mencapai
3.675 kilogram. Total beras tersebut terbagi dalam 289 karung beras
dengan ukuran 5, 10, dan 20 kilogram.
(2/8) - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut beras bansos atau
bantuan sosial presiden yang dikubur di Depok kehujanan saat sedang
dalam perjalanan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK), Muhadjir Effendy kemudian memberi arahan agar bansos
yang dibawa oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diganti.
Berdasarkan keterangan yang pihaknya peroleh, kata Risma, beras yang
mengalami kendala saat pengiriman itu telah diganti oleh penerima jasa
transporter.
(2/8) - Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemensos RI Dadang Iskandar
mengatakan pihak ekspedisi JNE telah mengganti paket beras bansos
tersebut. Ia menambahkan, karena JNE telah membayar dan mengganti
beras bansos itu, maka menjadi kewenangan JNE untuk melakukan
pemusnahan beras yang rusak tersebut.
(4/8) - Ahli hukum pidana Universitas Airlangga (Unair) Iqbal Felisiano
menanggapi temuan timbunan bantuan sosial (Bansos) berupa beras
yang menggemparkan masyarakat. Menurutnya, masih terlalu dini untuk
menarik kesimpulan terkait temuan timbunan beras Bansos tersebut.
Iqbal berpendapat harus ada penilaian lebih lanjut oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Pembuktian yang dimaksud bisa dilakukan
melalui beberapa hal.
