Page 18 - MONITORING ISU 01 - 05 AGUSTUS 2022

Isu 2

Sejumlah PSN Dicoret

Kronologis 1

Ekonom Center of Reform on Economics Akhmad Akbar Susanto

menilai rekor beban utang ini adalah kabar buruk sebab tidak bersifat

produktif. Ia berpendapat dua hal yang menyebabkan besarnya beban

utang: kenaikan utang pemerintah setiap tahun dan kenaikan tingkat

bunga untuk setiap utang akibat situasi ekonomi. Ia pun berpesan agar

pemerintah lebih selektif dalam memprioritaskan belanjanya ke hal-hal

yang lebih berdampak cepat dan signifikan. IKN, menurutnya, adalah

contoh belanja infrastruktur yang bukan prioritas.

Direktur Ideas Yusuf Wibisono mengatakan dengan ruang fiskal yg

sempit, pemerintah perlu mengefisienkan anggaran sebab dengan

gejolak ekonomi yg ada masih harus memastikan pengaman sosial

untuk mempertahankan sektor prioritas, seperti pertanian, umkm, dan

infrastrtuktur. Senada dengan Akhmad, ia pun menilai IKN tidaklah

mendesak.

Anggota Komisi Keuangan DPR Fraksi PKS Anis Byarwati

menyarankan pemerintah untuk menunda pemindahan IKN dan

memfokuskan belanja pada pemulihan daya beli masyarakat,

peningkatan kesejahteraan dan peningkatan infrastruktur pertanian. Hal

senada dikatakan Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR RI Amir Uskara

yg mengingatkan kebutuhan pemilu. Soal konektivitas, menurutnya

pemerintah masih bisa mempertajam dgn infrastruktur yg ada.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengklarifikasi bahwa

pekerjaan yg dikeluarkan dari daftar PSN bukan berarti tidak dikerjakan,

tetapi kecepatan pengerjaannya berbeda atau ditawarkan kepada pihak

swasta, misalnya dengan skema KPBU. Adapun yg dikehendaki

Presiden Jokowi, semua PSN selesai pada semester 1 2024, pun

konstruksinya belum selesai, pembiayaannya harus sudah siap sebelum

periode tsb.