Page 19 - MONITORING ISU 01 - 05 AGUSTUS 2022

Isu 3

Genting, Pengawalan

Akuntabilitas Vaksinasi

PMK Penting.
Kronologis 1

(26/7) Koordinator Tim Pakar dan Penanganan Penyakit PMK, Prof.

Wiku Adisasmito menjabarkan, hanya Jawa Tengah yang seluruh

kabupaten/kotanya telah membentuk Satgas PMK. Kemudian diikuti

oleh provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Bali, dan Nusa

Tenggara Barat, yang sebagian kabupaten/kotanya telah membentuk

Satgas PMK, Wiku menuturkan masih ada wilayah-wilayah yang tercatat

memiliki kasus PMK yang belum sepenuhnya membentuk Satgas PMK,

baik ditingkat provinsi atau kabupaten/kota seperti Sumatera Utara,

Lampung, Kalimantan Barat, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY). Padahal wilayah tersebut merupakan zona merah PMK. Kemudian,

terdapat wilayah-wilayah terdampak kasus PMK yang belum sama sekali

membentuk Satgas PMK daerah, seperti Sumatera Barat dan

Kalimantan Tengah yang termasuk zona merah, Kalimantan Selatan,

Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan yang termasuk zona kuning.

(27/7) Koordinator Substansi Zoonosis Direktorat Kesehatan

Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian Tjahjani Widiastuti

menjelaskan, Kementerian Pertanian menyiapkan vaksin untuk

menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang diproduksi di dalam

negeri oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementan diperkirakan

pada akhir Agustus 2022.

(27/7) Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI)

menerima banyak keluhan dari peternak mengenai terbatasnya

ketersediaan vaksin PMK di lapangan. Padahal peminat vaksinasi PMK

sangat luar biasa. Dewan Pakar PPSKI Rochadi Tawaf Rochadi

mengatakan, saat ini justru asosiasi-asosiasi peternak didorong untuk

melakukan vaksinasi PMK mandiri berbayar, karena di lapangan stok

kosong. Rochadi meminta pemerintah mempermudah prosedur dan

SOP yang membumi, agar tidak membingungkan peternak terkait

vaksinasi PMK. Menurutnya, untuk peternak besar tentu tidak akan

keberatan jika diberikan tawaran vaksin PMK mandiri berbayar. Namun

untuk peternak rakyat pasti akan menagih vaksin gratis yang dijanjikan

pemerintah.

(27/7) Anggota Komisi Bidang Pertanian DPR RI, Johan Rosihan

menyayangkan belum adanya validitas data hewan ternak yang akan

divaksin PMK. Menurutnya, hal tersebut dipicu adanya dualisme

penanganan PMK di lapangan. Ia menilai pemerintah tidak menangani

persoalan PMK secara serius. Buktinya, kata dia, program vaksinasi PMK

di daerah cukup lamban sebagaimana telatnya pengambilan keputusan

status PMK sebagai sebuah wabah nasional.