Page 17 - MONITORING ISU 01 - 05 AGUSTUS 2022

Isu 1

Urunan Tutup

Pembengkakan Biaya KCJB

Kronologis 1

(1/8) Wakil Menteri BUMN Kartika Wirdjoatmodjo mengatakan

pemerintah RI mengusulkan 75 persen kelebihan biaya ditanggung

pinjaman CDB dan sisa 25 persennya ditanggung ekuitas (perusahaan

konsorsium Indonesia dan Cina). Dari 25 persen tsb, 60 persen adalah

porsi ekuitas konsorsium Indonesia. Rencana penyuntikkan PMN Rp4,1

T kepada PT KAI untuk menambah ekuitas porsi Indonesia juga sudah

disetujui DPR RI.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pembiayaan dari

pemerintah bukan diperintukkan bagi pembengkakan biaya, melainkan

pembangunan proyek. Hal ini telah dibahas oleh Kementerian

Keuangan. Pembengkakan biaya ini disebabkan oleh penyesuaian harga

EPC, biaya pembebasan lahan, biaya head office dan praoperasi, biaya

kontingensi, dan biaya pendanaan.

Hasil penghitungan oleh BPKP, pembengkakan biaya ini belum

termasuk akibat perubahan harga dari kontraktor. Kementerian BUMN

menghitung kembali biaya yg belum termasuk dalam review, yg

mencapai USD 1,9 M. Atas hal ini, Dirut PT KAI Didiek Hartantyo

mengajukan PMN Rp4,1 T. Hingga kini, suntikan modal tsb belum cair

dan masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Menurut VP Public

Relations KAI Joni Martinus, keterlambatan pencairan suntikan modal

dapat menghambat pekerjaan proyek.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan 75 persen

cost overrun harus ditanggung investor meskipun pemerintah punya

kepentingan sebab sebelumnya investor sudah menyanggupi untuk

tidak ditanggung pemerintah.

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia

(MTI) Aditya Dwi Laksana mewanti-wanti agar pemerintah hanya

menanggung porsi kecil dari pembengkakan biaya tersebut.

Peneliti BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menyarankan

agar pemerintah mencari investor lain dari domestik agar nilai tambah

proyek masih bisa ditahan di dalam negeri.