Page 11 - MODUL PPKN LENGKAP
P. 11
B. SUB MATERI II
LEMBAGA PERADILAN
KOMPETENI DASAR DARI KI 3 KOMPETENSI DASAR DARI K1 4
KD. 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan KD. 4.3. Menyaji hasil penalaran tentang sistem
peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang- hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik
Tahun 1945. Indonesia Tahun 1945.
INDIKATOR PENCAPAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN
KOMPETENSI (IPK) KOMPETENSI (IPK)
3.3.4 Menganalisis makna lembaga 4.3.1. Menyaji hasil penalaran tentang sistem
peradilan. (HOTS, C4) peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-
3.3.5 Menganalisis dasar hukum lembaga Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
peradilan di Indonesia. (HOTS, C4) 1945.
3.3.6 Menelaah klasifikasi dan wewenang
lembaga peradilan di Indonesia.
(HOTS, C4)
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan
Lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan suatu kaidah hukum disebut dengan Lembaga
Peradilan yang merupakan wadah bagi setiap warga negara atau rakyat yang mencari keadilan
untuk mendapatkan haknya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga peradilan nasional
tidak dapat lepas dari konsep kekuasaan negara yakni kekuasaan kehakiman yang diatur dalam
UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan
dari UU RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman.
8
