Page 15 - MODUL PPKN LENGKAP
P. 15
5) Pengadilan Tata Usaha Negara
Pada pasal 1 ayat 1 undang-undang itu disebutkan bahwa tata usaha negara adalah
administrasi negara yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah, baik
pusat maupun daerah. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.
6) Mahkamah Agung
Kedudukan Mahkamah Agung berlandaskan terhadap Pasal 24 serta 24A Amandemen
UUD 1945, mengenai kekuasaan kehakiman, yang termuat pada UU No. 1 Tahun 2004.
Mahkamah Agung memiliki kekuasaan serta kewenangan ialah sebagai berikut:
1. Memeriksa serta memutuskan permohonan kasasi serta sengketa mengenai kewenangan
2. Mengadili pada permohonan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan pengadilan
yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.
3. Memberi pertimbangan pada bidang hukum, baik hal tersebut diminta atau tidak
terhadap badan tinggi negara.
7) Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudia disahkan
pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, mempunyai wewenang serta kewajiban ialah
sebagai berikut:
Wewenang ialah mengadili dalam tingkat pertama serta terakhir yang mana putusannya
memiliki sifat final guna menguji Undang-Undang oleh Undang-Undang Dasar, memberi
putusan pada sengketa kewenangan badan negara yang mana kewenangan tersebut dimuat
oleh Undang-Undang Dasar 1945, memberi putusan terhadap pembubaran partai politk,
serta memberi putusan dalam perselisihan pemilihan umum.
12
