Page 18 - MODUL PPKN LENGKAP
P. 18
C. SUB MATERI KD 3
SIKAP YANG SESUAI DENGAN HUKUM
KOMPETENI DASAR DARI KI 3 KOMPETENSI DASAR DARI K1 4
KD. 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan KD. 4.3. Menyaji hasil penalaran tentang sistem
peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang- hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik
Tahun 1945. Indonesia Tahun 1945.
INDIKATOR PENCAPAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN
KOMPETENSI (IPK) KOMPETENSI (IPK)
3.3.7 Menganalisis makna dan ciri kesadaran 4.3.1. Menyajikan hasil telaah perilaku yang
hukum. (C4) sesuai dengan hukum
3.3.8 Menelaah perilaku yang sesuai dengan 4.3.2. Menyajikan hasil telaah perilaku yang
hukum. (C4) tidak sesuai dengan hukum beserta sanksinya.
3.3.9 Menelaah perilaku yang tidak sesuai
atau bertentangan dengan hukum
beserta sanksinya.(C4)
1. Makna dan ciri – ciri Kesadaran Hukum
a) Makna Kesadaran hukum
Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan
yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, maka setiap anggota
masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul
atas dasar kesadaran pribadi, tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan hukum itu
sendiri. Jika kesadaran hukum itu sudah ada dalam diri kita sendiri, maka kesadaran
hukum ini harus ditularkan kepada anggota keluarga kita, lalu sekolah, masyarakat,
bangsa, dan negara. Kesadaran hukum itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang
kecil, dan dimulai saat ini juga. Jika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari,
dimulai dari diri kita sendiri, apakah kita sudah melaksanakan pendisiplinan terhadap
diri kita, saat kapan kita harus tidur, saat kapan kita harus bangun, saat kapan kita harus
beribadah, saat kapan kita harus belajar, saat kapan kita harus bermain, dan sebagainya.
b) Ciri – ciri kesadaran hukum
Ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum adalah :
1) Memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
2) Mempertahankan tertib hukum yang ada
3) Menegakkan kepastian hukum
15

