Page 14 - MODUL PPKN LENGKAP

4. Wewenang Lembaga Peradilan
1) Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri ialah sebuah pengadilan umum yang dalam sehari-hari memiliki
wewenang memeriksa serta memutuskan perkara pada tingkat pertama dari semua perkara

perdata serta pidana. Contoh perkara pidana yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri
ialah kasus perkelahian, pelecehan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan

dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perkara perdata yang bisa
ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus pencemaran nama baik, warisan, sengketa

lahan atau tanah, hak asuh anak, dan lain sebagainya.

2) Pengadilan Tinggi

Tugas serta wewenang pada pengadilan tinggi ialah sebagai berikut:

1. Memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat

banding.
2. Mengadili pada tingkat pertama serta terakhir dan mempunyai kewenangan untuk

mengadili antarperadilan negeri yang berada dalam daerah hukumnya.
3. Memimpin pengadilan-pengadilan negeri pada daerah hukumnya.

4. Melaksanakan pengawasan di dalam jalannya peradilan pada daerah hukumnya serta
menjaga agar peradilan tersebut mampu diselenggarakan dengan seksama serta

sewajarnya.

5. Melakukan pengawasan terhadap perbuatan yang dilakukan hakim pengadilan negeri
pada daerah hukumnya.

3) Pengadilan Agama
Peradilan agama memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara

orang¬orang yang beragama Islam tentang persoalan nikah, talak, rujuk dan masalah lain
yang berkaitan dengan rumah tangga.

4) Pengadilan Militer

Wewenang peradilan militer menurut UU Darurat No. 16/1950 bertugas untuk memeriksa
dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh:

1. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota perang RI;
2. Seorang yang waktu itu adalah orang yang oleh Presiden, dengan peraturan pemerintah,

ditetapkan sama dengan angkatan perang RI;
3. Seorang yang waktu itu ialah anggota golongan yang dipersembahkan atau dianggap

sebagai angkatan perang RI oleh atau berdasarkan undang-undang.

4. Orang yang tidak termasuk golongan (1), (2), (3), tetapi atas keterangan menteri
kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer.

11