Page 13 - MODUL PPKN LENGKAP

7) Undang – undang RI Nomor 3 Tahun tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang –

undang nmor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung,
8) Undang – undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi,

9) Undang – undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,
10) Undang – undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas udang – undang

nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum,
11) Undang – undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang –

undang nomor 5 tahun 1989 tentang peradilan agama,

12) Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas udang – undang nomor
24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

Peraturan perundang - udangan tersebut diatas merupakan pedoman bagi lembaga peradilan

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman secara bebas tanpa ada intevensi/campur tangan dari siapa pun.

3. Klasifikasi Lembaga Peradilan.
Berikut ini adalah uraian dari macam – macam lembaga peradilan yang ada di indonesia.
Dalam pasal 18 undang – undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

disebutkan bahwa „ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
militer, tata usaha negara, dan oleh mahkamah konstitusi‟. Dari ketentuan diatas, maka badan

peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
• Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.

1. Peradilan Umum, yang terdiri dari;

a. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan
b. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.

2. Peradilan Agama yang terdiri atas;

a. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

b. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

3. Peradilan Militer, terdiri atas;

a. Pengadilan militer,
b. Pengadilan militer tinggi,

c. Pengadilan militer utama, dan
d. Pengadilan militer pertempuran

4. Peradilan Tata Usaha Negara, terdiri atas;

a. Pengadilan tara usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan

b. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

10