Page 16 - MODUL PPKN LENGKAP
P. 16

TES FORMATIF
               1.  Lembaga  memiliki  tugas  umum  untuk  mengadili  perkara  menurut  hukum  dengan  tidak

                  membeda-bedakan  orang. Lembaga  yang  dibentuk  oleh  negara  sebagai  bagian  dari  otoritas
                  negara  di  bidang  kekuasaan  kehakiman  dengan  sumber  hukumnya  peraturan  perundang  –

                  undangan yang berlaku di dalam Negara adalah ... .
                  A. Lembaga Negara

                  B. Lembaga Peradilan
                  C. Lembaga BPK

                  D. Lembaga DPR

                  E. Lembaga MPR
               2.  Perhatikan pernyataan dibawah ini!

                  1)  Mahkamah Agung
                  2)  Pengadilan Negeri

                  3)  DPR dan MPR
                  4)  BPK dan MK

                  5)  Pengadilan Tinggi

                  Dari pernyataan diatas yang merupakan kalsifikasi lembaga peradilan di Indonesia
                  ditunjukkan oleh nomor ... .


                  A. 1 dan 2
                  B. 1,2 dan 3

                  C. 1,2, dan 5

                  D. 2,3 dan 4
                  E. 3,4, dan 5

               3.  Suatu hari ada pencurian di Komplek Perumahan X, pelaku membawa kabur sepeda motor.
                  Kemudian  permasalahan  tersebut  dibawa  di  Pengadilan  yang  berkedudukan  di  ibu  kota

                  kabupaten atau kota dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

                  perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama adalah … .
                  A. Pengadilan tinggi

                  B. Pengadilan negeri
                  C. Mahkamah Agung

                  D. Mahkamah Konstitusi

                  E. Komisi Yudisial
               4.  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  mahkamah  agung  dan  badan  peradilan  yang

                  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,
                  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tara  suaha  negara  dan  oleh  sebuah

                  mahkamah konstitusi, diatur dalam UUD 1945 pasal ... .
                  A. 24 ayat 2

                  B. 24 ayat 3

                  C. 27 ayat 1
                  D. 27 ayat 2
                                                                                                           13
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21