Page 177 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 177

Apakah definisi dan batasan pengertian yang dikutip kembali dalam ketentuan umum

               suatu peraturan pelaksanaan  harus  sama dengan  definisi dan  batasan pengertian
               peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya?

                     Jawaban:
                     Iya harus sama, jika suatu definisi atau batasan pengertian perlu dikutip kembali

                     dalam  ketentuan  umum  suatu  peraturan  pelaksanaan,  rumusan  batasan

                     pengertian  atau  definisi  dalam  peraturan  pelaksanaan  harus  sama  dengan
                     rumusan  batasan  pengertian  atau  definisi  yang  diatur  dalam  peraturan  yang

                     lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.


                     Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan secara lebih khusus dalam peraturan

                     pelaksanaan  yang  menyebabkan  istilah  yang  diambil  dari  undang-undang
                     menjadi tidak sesuai, penyesuaian terhadap kebutuhan pengaturan secara lebih

                     khusus  tersebut  dirumuskan  dalam  ketentuan  pasal  lain  dari  peraturan
                     pelaksanaan tersebut. Dengan demikian tidak mengubah definisi atau batasan

                     pengertian dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya.


               Pertanyaan 161


               Apakah batasan pengertian atau defenisi yang dikutip kembali dalam ketentuan umum

               suatu peraturan pelaksanaan harus sama dengan batasan pengertian atau definisi
               peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya?



                       Jawaban:
                       Iya  harus  sama,  jika  suatu  batasan  pengertian  atau  defenisi  perlu  dikutip

                       Kembali  dalam  ketentuan  umum  suatu  pelaksanaan  pelaksanaan,  rumusan

                       batasan pengertian atau defenisi dalam peraturan pelaksanaan harus sama
                       dengan rumusan batasan pengertian atau defenisi yang diatur dalam peraturan

                       yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
                       Dalam  hal  terdapat  kebutuhan  pengaturan  secara  lebih  khusus  dalam

                       peraturan pelaksanaan yang menyebabkan istilah yang diambil dari undang-
                       undang  menjadi  tidak  sesuai,  penyesuaian  terhadap  kebutuhan  pengaturan

                       secara  lebih  khusus  tersebut  dirumuskan  dalam  ketentuan  pasal  lain  dari

                       peraturan pelaksanaan tersebut. Dengan demikian tidak mengubah batasan


                                                                                                      177
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182