Page 178 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

pengertian atau definisi dalam peraturan perundang-undangan yang

mendelegasikannya.

Pertanyaan 170
Apakah definisi atau batasan pengertian dalam suatu peraturan perundang-

undangan dapat mengutip kembali dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan lain?

Jawaban:
Definisi atau batasan pengertian disarankan untuk mengutip kembali bunyi

definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan yang akan diacu.

Dalam hal untuk menghindari definisi atau batasan pengertian peraturan
perundang-undangan yang diacu mengalami perubahan maka definisi atau

batasan pengertian dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain
yang setingkat atau lebih tinggi.

Definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikutip kembali dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian di Pasal 1 angka

19 dan angka 20 sebagai berikut:
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pertanyaan 162
Apakah batasan pengertian atau defenisi dalam suatu peraturan perundang-

undangan dapat mengutip kembali dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan lain?

Jawaban:

178