Page 181 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 181
Batasan pengertian atau definisi peraturan perundang-undangan dapat
dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan maksud untuk
disempurnakan atau menyesuaikan dengan kebutuhan hukum.
Contoh:
Penjelasan terkait perancang peraturan perundang-undangan dalam penjelasan
Pasal 98 ayat (1) UU P3 menjadi definisi dari perancang peraturan perundang-
undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.
1. Pengertian perancang dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) UU P3:
Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan”
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau
instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Pengertian perancang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015
tentang tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya:
Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut
Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan
fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen
hukum lainnya.
Pertanyaan 175
Apakah teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan, akronim,
dan penggunaan huruf kapital) berlaku juga terhadap konsiderans?
Jawaban:
Tidak, teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan,
akronim, dan penggunaan huruf kapital) hanya diterapkan pada batang tubuh,
penjelasan (jika ada), dan lampiran (jika ada).
181
