Page 185 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 185

Contoh:
               Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi
               di Laut

                                                         BAB I
                                                 KETENTUAN UMUM

                                                         Pasal 1
               Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
              1.  Hasil  Sedimentasi  di  Laut  adalah  sedimen  di  laut  berupa  material  alami  yang
                  terbentuk  oleh  proses  pelapukan  dan  erosi,  yang  terdistribusi  oleh  dinamika
                  oseanografi  dan  terendapkan  yang  dapat  diambil  untuk  mencegah  terjadinya
                  gangguan ekosistem dan pelayaran..
              2.  Dst


                                                         Pasal 2
               Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk:
                   a.  menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya
                       tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan
                   b.  mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan
                       dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.


               Pertanyaan 181
               Apakah ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum?


                     Jawaban:

                     Pada dasarnya ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum dalam hal

                     mengatur  batasan  pengaturan  terhadap  materi  dalam  peraturan  perundang-
                     undangan.


                     Contoh:

                                                           Pasal 2

                     Pengharmonisasian  konsepsi  rancangan  Peraturan  Perundang-undangan
                     dilakukan terhadap:

                     a.  Rancangan Undang-Undang;
                     b.  Rancangan Peraturan Pemerintah; dan

                     c.  Rancangan Peraturan Presiden.





                                                                                                      185
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190