Page 190 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional dapat berupa

pengawasan, pembekuan, pencabutan izin, pemberhentian, dan
pembubaran.

d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Ada 2 (dua) alasan suatu keputusan yang menguntungkan dapat ditarik
kembali:

1. yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, persyaratan, atau
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin,

subsidi, atau pembayaran; atau

2. yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk
mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data atau

keterangan tidak benar atau tidak lengkap, apabila data atau keterangan
tersebut diberikan secara benar atau lengkap kemungkinan keptutusan

yang diberikan akan lain.
Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan pada umumnya

dituangkan dalam keputusan sehingga penarikan kembali keputusan

merupakan keputusan baru yang berisi penarikan kembali dan menyatakan
keputusan yang terdahulu tidak berlaku.

e. Denda administratif

Pengenaan denda administratif merupakan reaksi terhadap pelanggaran
norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Pembuat

Undang-Undang dapat memberikan wewenang kepada organ Pemerintah

untuk menjatuhkan hukuman berupa denda (geldboete) terhadap seseorang
yang telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan. Denda

administratif telah ditentukan mengenai jumlah yang dikenakan kepada

pihak yang melanggar Peraturan Perundang-undangan. Denda administratif
hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam

Undang-Undang dalam arti formal. Sanksi administratif ini pada umumnya
ditemukan dalam hukum perpajakan.

f. Pengenaan uang paksa (dwangsom)

190