Page 191 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat

dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak
sempurna melaksanakan, atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dalam hal ini berbeda dengan ganti kerugian (sanksi perdata). Pengenaan
uang paksa pada umumnya dilakukan apabila tindakan paksa pemerintahan

sulit dilakukan atau dianggap terlalu berat untuk dilakukan. Pengenaan uang

paksa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau setiap kali terjadi
pelanggaran.

Sanksi administratif dapat diterapkan secara berjenjang dari yang bobot yang

ringan, seperti teguran, hingga ke yang bobot yang lebih berat, seperti

pemberhentian sementara. Artinya bahwa untuk menerapkan sanksi
administratif yang lebih berat, terlebih dahulu dilakukan dengan pemberian

sanksi adminsitratif yang paling ringan. Apabila setelah diberikan sanksi
administratif yang paling ringan tidak ada tanggapan dari yang dikenai sanksi,

sanksi administratif yang lebih berat dapat diberikan.

Pertanyaan 189

Bagaimana merumuskan sanksi administratif dalam peraturan perundang-
undangan?

Jawaban:

Norma yang memberikan sanksi administratif harus ditempatkan setelah norma
yang memuat kewajiban atau larangan.

Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal,

sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian atau pasal
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus

memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu

80
bab.

Pertanyaan 190
Apakah sanksi administratif dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-

80 Ibid, butir 64 dan butir 65, Lampiran II.

191