Page 194 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 194
Sanksi pidana juga sudah memperkenalkan adanya pidana tambahan berupa
sanksi lainnya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan
ketentuan yang memuat sanksi.
Pertanyaan 193
Apakah peraturan menteri dapat memuat ketentuan mengenai sanksi administratif?
Jawaban:
Tidak dapat, peraturan menteri hanya dapat mengatur mengenai tata cara atau
mekanisme penegakannya bagi yang melanggar ketentuan hukum yang
diancam dengan sanksi administratif.
Pada dasarnya pengenaan sanksi administrasi harus dicantumkan dalam
undang-undang atau mengacu kepada undang-undang.
Catatan:
- kekhawatiran ada redundansi terhadap pertanyaan 190 dengan 193 tidak
relevan, karena perbedaan pengaturan.
III.B.2 SANKSI PERDATA
Pertanyaan 194
Bagaimana cara merumuskan sanksi keperdataan dalam peraturan perundang-
undangan?
Jawaban:
Sanksi perdata dirumuskan dengan pernyataan tegas atau tersirat yang
menyatakan atau mencerminkan kewajiban hukum para pihak yang bersifat
memaksa (dwingend recht). Adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum
dimaksud tergantung pada tuntutan penggugat yang merasa dirugikan
kepentingan hukumnya (rechtsbelang) di pengadilan negeri, misalnya tuntutan
ganti rugi (schadevergoeding), pernyataan perjanjian tidak sah, dan
sebagainya.
194