Page 198 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

dalam suatu undang-undang diberlakukan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi

administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi.

Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang,
korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan

kepastian hukum. Dalam asas ultimum remedium juga mengandung unsur

tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat,
karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak

untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya
hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas

ultimum remedium dalam penegakan hukum. Penerapan ultimum remedium ini

harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi
semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk

kepentingan masyarakat luas.

Pada dasarnya terdapat beberapa sanksi hukum baik itu tertulis maupun tidak
tertulis. Jenis sanksi hukum dapat terdiri dari:

a. sanksi moral;

b. saksi perdata; dan
c. sanksi administratif.

Jika menganggap sanksi administratif itu kurang menjerakan maka digunakan

ketentuan pidana (kriminalisasi). Penentuan sanksi administratif menjadi sanksi
pidana itu berjenjang.

Menurut Prof Sudarto, SH, dalam Bukunya "Hukum Pidana 1" hal 7 menjelaskan
Terdapat 2 (dua) delik, yaitu tentang delik formil dan delik materil adalah sebagai

berikut:
81

a. delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada

perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya
perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

81 Prof Sudarto, SH, dalam Bukunya "Hukum Pidana 1" hal 7

198