Page 196 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

(4) Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan
sebagai bukti sesuai dengan kebtuhan sebagaimana ditentukan dalam

ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, atau kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, para pihak yg merasa dirugikan dapat
mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

III.C. KETENTUAN PIDANA

Pertanyaan 195

Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam semua jenis peraturan perundang-
undangan?

Jawaban:

Ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, perda provinsi,
atau perda kabupaten/kota. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa

pengenaan sanksi pidana terhadap seseorang merupakan pembatasan atau

pengurangan hak asasi manusia. Dengan demikian apabila peraturan akan
memuat sanksi pidana diperlukan persetujuan wakil rakyat (Dewan Perwakilan

Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Peraturan perundang-
undangan yang dalam pembentukannya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat

atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah undang-undang dan peraturan
daerah.

Beberapa mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi terkait materi ketentuan
pidana:

1. Suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan

pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang di negara
Indonesia diwakili oleh anggota Dewan Perwaklilan Rakyat bersama

Presiden (Putusan MK No. 132/PUUXIII/2015);
2. Kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu

merupakan kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang (Putusan MK
No. 46/PUU-XIV/2016); dan

196