Page 199 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 199

b.  delik materil adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada akibat

                         yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang
                         tidak dikehendaki itu telah terjadi.


                     Contoh:

                     Perusahaan kulit dibina dan diawasi Pemerintah agar limbah tidak dibuang ke

                     sungai dan harus disaring terlebih dahulu. Ternyata perusahaan tidak melakukan
                     penyaringan limbah dan mengakibatkan merugikan masyarakat.


                     Berdasarkan  contoh  di  atas  maka  pelanggaran  administrasi  dapat  dipidana

                     pertama harus menggunakan delik materil. Dengan demikian perusahaan kulit

                     yang  membuang  limbah  ke  sungai  tanpa  disaring  dahulu  dapat  dipidana  jika
                     pembuangan limbah tersebut menimbulkan kerugian pada masyarakat.


                     Namun jika menggunakan tindak pidana formil, tindakan perusahaan kulit yang

                     membuang  limbah  ke  sungai  dapat  dipidana  meskipun  tidak  menimbulkan
                     kerugian pada masyarakat.



                     Tindak pidana materiil itu bisa berjenjang ke delik formil.
                     Selain itu, pengenaan sanksi perlu memperhatikan asas yaitu mala prohibita dan

                     mala per se yang dapat menyaring suatu norma dalam undang-undang dapat
                     dikenai sanksi pidana.


                     Mala  prohibita  merupakan  perbuatan  yang  tergolong  kejahatan  karena  diatur

                     demikian oleh undang-undang. Kesalahan mala prohibita di setiap tempat itu

                     dapat berbeda. Misalkan menghisap ganja di eropa dan di korea tidak dipidana
                     tapi di Indonesia itu dipidana.



                     Mala per se suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan
                     karena  diatur demikian  atau  dilarang  oleh undang-undang,  melainkan  karena

                     pada  dasarnya  bertentangan  dengan  kewajaran,  moral,  dan  prinsip  umum
                     masyarakat  beradab.  Jadi  mala  per  se  itu  dari  dulunya  kejahatan,  misalkan

                     pembunuhan dari dulunya sudah jahat.



                                                                                                      199
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204