Page 197 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

3. Dalam hukum pidana, terminologi “Undang-Undang” yang terkandung dalam

makna asas legalitas hukum pidana adalah merujuk pada pengertian
undang-undang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis

yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang di Indonesia dilakukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Putusan MK No.

46/PUU-XIV/2016).

Terhadap asas legalitas dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 telah

diperjelas dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau

tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-
undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Penjelasan Pasal 1 ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu
perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam

ketentuan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Asas legalitas
merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan

perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada
sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak

boleh berlaku surut.

Pertanyaan 196

Bagaimana menentukan pelanggaran suatu norma diberikan sanksi pidana?

Jawaban:

Suatu pelanggaran norma dalam suatu undang-undang dapat dikenai sanksi
pidana perlu memperhatikan asas ultimum remedium. Sudikno Mertokusumo

(Mertokusumo, 2009: 128) mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat
terakhir, artinya sanksi pidana dapat digunakan jika sanksi-sanksi lain sudah

tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana

197