Page 192 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

undangan di bawah undang-undang tanpa terlebih dahulu ada pengaturannya di

undang-undang?

Jawaban:
Pada dasarnya sanksi administratif tidak dapat dirumuskan dalam peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa diatur terlebih dahulu

dalam undang-undang. Pengaturan yang memberikan beban kepada
masyarakat harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal undang-undang tidak mengatur (diam), tidak lengkap, atau tidak jelas

mengatur mengenai sanksi administratif, tetapi diperlukan dalam rangka:

a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;

c. memberikan kepastian hukum; dan
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna

kepemanfaatan dan kepentingan umum;
maka Sanksi administratif dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang tanpa terlebih dahulu ada pengaturannya di

undang-undang.

Pertanyaan 191
Apakah suatu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif dapat dikenakan

sanksi pidana?

Jawaban:

Ketentuan yang bersifat administratif tidak diperbolehkan mengandung delik
pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, terhadap

pelanggaran norma perintah atau larangan dalam ketentuan administratif dapat

dikenakan sanksi pidana jika perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat
hukum kerugian misal “hilangnya nyawa orang, kerugian pada semua orang, dan

lain-lain”. Selain itu, Remmelink mengingatkan bahwa “pidana” adalah dan akan
tetap harus dipandang sebagai ultimum remedium.

192