Page 193 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 193

Contoh  tidak  tepat  karena  tidak  memuat  akibat  hukum  kerugian  yang

                     ditimbulkan:
                     Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang  dengan  sengaja  melakukan  praktik

                     kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
                     36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

                     banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


                     Contoh tepat yang mencantumkan unsur akibat hukum kerugian:

                     Setiap  pemilik  dan/atau  pengguna  bangunan  gedung  yang  tidak  memenuhi
                     persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

                     7 ayat (3) dan Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

                     tahun dan/atau pidana denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari
                     nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang

                     lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.


               Pertanyaan 192
               Apakah  pelanggaran  terhadap  suatu  norma  dapat  dikenakan  lebih  dari  satu  jenis

               sanksi?


                     Jawaban:

                     Dapat  dikenakan,  hal  ini  tergantung  dari  kebijakan  pembentuk  peraturan
                     perundang-undangan.  Namun,  sebaiknya  perlu  dihindari  adanya  double

                     sanction  yang  biasanya  memberatkan  pelaku.  Jadi,  pembentuk  peraturan
                     perundang-undangan harus memilih salah satu sanksi, sanksi administratif atau

                     sanksi pidana.


                     Jan  Remmelink  mengatakan  bahwa  “kita  harus  mengakui  bahwa  kadar

                     keseriusan  pelaku,  sifat  perilaku  yang  merugikan  atau  membahayakan,

                     termasuk  situasi  kondisi  yang  meliputi  perbuatan  tersebut,  memaksa  kita
                     menarik  kesimpulan  bahwa  sistem-sistem  sanksi  lainnya  (perdata  dan

                     administratif,  penulis),  demi  alasan  teknis  murni,  kurang  bermanfaat  untuk
                     menanggulangi  atau  mencegah  dilakukannya  tindakan  kriminal”.  Namun,

                     Remmelink  mengingatkan  bahwa  “pidana  adalah  dan  akan  tetap  harus
                     dipandang sebagai ultimum remedium.


                                                                                                      193
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198