Page 195 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Rumusan sanksi perdata tidak perlu mencantumkan jenis sanksi apa yang

dibebankan kepada pihak yang melanggar aturan (perbuatan melawan hukum).
Sanksi perdata diserahkan kepada para pihak yang bersengketa melalui

mekanisme gugatan ke pengadilan, termasuk Pemerintah sebagai penggugat
atau tergugat. Jadi pada prinsipnya, penjatuhan sanksi keperdataan diserahkan

pada hakim dalam memeriksa sengketa keperdataan berdasarkan hukum acara

perdata yang berlaku. Sanksi keperdataan dijatuhkan berdasarkan putusan
hakim terhadap pihak yang terbukti melakukan tidak menjalankan kewajiban

sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian (wanprestasi)
atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Pada umumnya sanksi keperdataan berupa pengenaan ganti kerugian. Dalam
beberapa kasus, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi keperdataan lainnya

seperti pencabutan hak perwalian/kuasa asuh, hak pengampuan, pernyataan
pailit, dan keperdataan lainnya.

Contoh 1:
Pasal 61

(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan
ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang

dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,
Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan

negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Contoh 2:

Pasal 11
(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wajib

disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku
perusahaan yang bersangkutan.

(2) ….

(3) ….

195