Page 200 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 200
Perbuatan yang sama tidak dapat diberikan 2 (dua) sanksi sekaligus, disarankan
diberikan sanksi administrasi atau pidana. Sanksi pidana harus ultimum
remedium. Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan
ketentuan perlu mempertimbangkan pengenaan sanksi yang akan dijatuhkan
dengan memperhatikan kriteria di atas.
Dalam ketentuan Pasal 134 KUHP Baru, diatur bahwa, “Seseorang tidak dapat
dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara
tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap”.
Penjelasan Pasal 134 KUHP Baru menyatakan bahwa:
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dengan
mengedepankan asas ne bis in idem.
Jika putusan berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap setiap orang yang
melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
- putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau
- putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya, telah
diberi ampun, atau pelaksanaan pidana tersebut kedaluwarsa.
Dengan demikian, pilihan politik hukum (perundang-undangan) untuk
mencantumkan ketentuan atau sanksi pidana (strafsanctie) dalam materi muatan
Undang-Undang dan Peraturan Daerah seharusnya dipertimbangkan dengan
cermat dan komprehensif. Sanksi pidana harus bersifat ultimum remedium
sebagai pilihan akhir tujuan penegakan hukum dapat dapat tercapai.
Pertanyaan 197
Bagaimana cara merumuskan dan menentukan besaran dan jenis sanksi pidana?
Jawaban:
Untuk merumuskan dan menentukan besaran dan jenis sanksi pidana perlu
diperhatikan rasa keadilan yakni tidak terlepas dari kebijakan penghilangan
200
