Page 202 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

4. pembayaran ganti nrgi;

5. pencabutan izin tertentu; dan
6. pemenuhan kewajiban adat setempat.

e. pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan secara alternatif
dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun;

f. pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima

belas) tahun berturut turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali
ditentukan minimum khusus;

g. dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara
seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana

yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk

waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun
berturut turut;

h. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20
(dua puluh) tahun;

i. jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling
sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 78

ayat (2) KUHP Baru;

j. Penjatuhan pidana denda dilakukan dalam bentuk kategori yang terdiri
atas 8 (delapan) kategori (Pasal 79 KUHP Baru) yaitu:

a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. kategori III, Rp50.000.000,0O (lima puluh juta rupiah);
d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tujuan pidana denda dirumuskan secara kategoris dimaksudkan agar:

a. diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang
dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan

b. lebih mudah melakukan penyesuaian, jika te{adi perubahan
ekonomi dan moneter.

202