Page 206 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Ketentuan pidana dapat dimuat dalam Undang-Undang selain KUHP dan

Undang-Undang tentang pidana khusus.

Selain Undang-Undang, Peraturan Daerah dapat mencantumkan ketentuan
pidana Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU P3.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, suatu Undang-Undang
yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus harus memuat perbuatan

khusus, hukum acara khusus, dan subjek hukum (addressat) khusus. 3 (tiga) hal
tersebut diperjelas dalam Pasal 187 dan penjelasannya yang menyatakan

bahwa frasa "menurut Undang-Undang” hanya terkait dengan Undang-Undang

yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:
a. dampak viktimisasi (Korbannya) besar;

b. sering bersifat transnasional terorganisasi (Transnational Organized
Crimed);

c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
d. sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel;

e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan

memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan
Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia);
f. didukung oleh berbagai konvensi intemasional baik yang sudah

diratifikasi maupun yang belum; dan
g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (super mala per se)

dan sangat dikutuk oleh masyarakat (strong people condemnation).

200. Bagaimana contoh yang tidak tepat dan yang tepat berdasarkan KUHP

Baru serta contoh tindak pidana khusus dalam penormaan ketentuan pidana?

Jawaban:

Contoh yang tidak tepat berdasarkan KUHP Baru:

Pasal 45
(6) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

206