Page 211 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Pertanyaan 203

Tindakan hukum, hubungan hukum atau akibat hukum apa yang dapat dimuat dalam

ketentuan peralihan?

Jawaban:
Ketentuan peralihan diperlukan karena adanya tindakan hukum, hubungan

hukum, atau akibat hukum yang diatur dalam peraturan terdahulu tidak dapat

diberlakukan langsung sama pada saat peraturan yang baru diundangkan.

Beberapa tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang dapat
dimuat dalam ketentuan peralihan antara lain mengenai perizinan, persetujuan,

pendaftaran, perjanjian atau kontrak, dokumen, reorganisasi, penghapusan
organisasi, penggabungan organisasi, perubahan nama organisasi termasuk

pengaturan keberadaan status pegawainya, aset, organisasi dan tata kerja, serta

jangka waktu, tindakan hukum pemerintahan, status kepegawaian, tindakan
pemerintahan, dan lain-lain.

1. Contoh ketentuan peralihan mengenai perizinan
Contoh A:

lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh
dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku

sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Contoh B:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, lembaga pendidikan,

orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan, Tenaga
Kesehatan, institusi kesehatan, dan Setiap orang yang telah mendapatkan

Izin dari menteri terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tetap dapat melakukan

kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini

211