Page 215 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 215

Pasal 13
                         Organisasi dan tata kerja ... sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.


                     7.  Contoh ketentuan peralihan mengenai tindakan hukum pemerintahan:


                                                             Pasal 21
                         (1)  Pada  saat  Peraturan  Pemerintah  ini  mulai  berlaku,  Pemerintah,

                              Pemerintah  daerah,  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang

                              menyelenggarakan  pelabuhan  tetap  menyelenggarakan  kegiatan
                              pengusahaan di pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

                         (2)  Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-
                              Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  kegiatan  usaha

                              pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan

                              Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
                              disesuaikan  dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan

                              Pemerintah ini.


                     8.  Contoh ketentuan peralihan mengenai kepegawaian:


                                                             Pasal 10

                         PNS  yang  berusia  di  atas  58  (lima  puluh  delapan)  tahun  dan  sedang
                         menduduki  Jabatan  Fungsional  Ahli  Pertama,  Jabatan  Fungsional  Ahli

                         Muda,  dan  Jabatan  Fungsional  Penyelia,  yang  sebelum  Peraturan
                         Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam

                         puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.


                     9.  Contoh ketentuan peralihan mengenai hak keuangan:


                                                             Pasal 20

                         Selisih  tunjangan  perbaikan  yang  timbul  akibat  Peraturan  Pemerintah  ini

                         dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan
                         Peraturan Pemerintah ini.

               III.E.  KETENTUAN PENUTUP



                                                                                                      215
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220