Page 220 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya
mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan,
sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini” dapat digaris bawahi dari Pasal 100
tersebut adalah yang sifatnya mengatur dimaknai sebagai peraturan dan proses pencabutannya dapat
dicabut melalui mekanisme peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 208
Bagaimana rumusan peraturan pencabutan yg mencabut berapa peraturan

perundang-undangan?

Pertanyaan 209

Bagaimana Teknik pencabutan peraturan perundang-undangan yang menggunakan
metode omnibus?

Catatan :

- Masukan jawaban atas pertanyaan tambahan (197a, 197b dan 197c)
akan disusun oleh Pak Yanuar S dan akan disampaikan kepada ketua

tim WG untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya

Pertanyaan 210
Bagaimana teknik merumuskan ketentuan mengenai “status hukum peraturan

pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap
berlaku sedangkan peraturan perundang-undangan yang mendasari

pembentukannya (mendelegasikan) dicabut?

Jawaban:

Gunakan frasa “dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam … (jenis peraturan perundang-undangan yang

86
bersangkutan) ini”.

Contoh:

Pasal 101

86 Ibid, butir 282 Lampiran II.

220