Page 225 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 225

Namun  dalam  butir 184  Lampiran  II  UU  P3,  bagian-bagian    dari    penjelasan

                     umum  dapat  diberi  nomor  dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan
                     kejelasan.

                     Contoh:
                     I.  UMUM

                        1.  Dasar Pemikiran

                            ...
                        2.  Pembagian Wilayah

                            …
                        3.  Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan

                            …

                        4.  Daerah Otonom
                            …

                        5.  Wilayah Administratif
                            …

                        6.  Pengawasan
                            …



                     Selain  format  di  atas,  lazimnya  materi  penjelasan  umum  disusun  dan
                     dikelompokkan dalam bentuk narasi atau uraian kalimat dalam alinea/paragraf

                     untuk menjabarkan latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan
                     peraturan     perundang-undangan        yang    tercantum     dalam     konsiderans

                     menimbang,  asas,  serta  materi  pokok  yang  terkandung  dalam  batang  tubuh
                     peraturan perundang-undangan.



                     Contoh:
                     I.   UMUM

                              Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan

                         Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  telah  diubah  dengan
                         Undang-Undang  Nomor    15  Tahun  2019,  merupakan    pelaksanaan    dari

                         perintah ketentuan  Pasal  22A   Undang-Undang Dasar Negara Republik
                         Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa    “Ketentuan  lebih  lanjut

                         mengenai  tata  cara  pembentukan  undang-  undang    diatur    lebih    lanjut
                         dengan  undang-undang.”   Namun,  ruang lingkup materi muatan  Undang-


                                                                                                      225
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230