Page 221 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 221

Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  semua  Peraturan  Perundang-

                     undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor
                     10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan

                     (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan
                     Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

                     bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.


               Pertanyaan 211

               Apakah dalam ketentuan penutup dapat memuat ketentuan mengenai pendelegasian
               kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan?



                     Jawaban:
                     Dalam ketentuan penutup tidak dapat memuat materi mengenai pendelegasian

                     kewenangan mengatur ke peraturan perundang-undangan yang lain.


                     Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan mengatur kepada peraturan
                     perundang-undangan  (baik  yang  setingkat  maupun  yang  lebih  rendah

                     tingkatannya)  dimuat  dalam  bab,  bagian,  paragraf,  atau  pasal  yang  memuat

                     materi pokok.


                                                                                           87
                     Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
                     a.   penunjukan  organ  atau  alat  kelengkapan  yang  melaksanakan  peraturan

                         perundang-undangan;
                     b.   nama singkat peraturan perundang-undangan;

                     c.  status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan

                     d.   saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.


               Pertanyaan 212

               Apakah peraturan perundang-undangan dapat mencabut produk hukum lainnya yang
               bersifat mengatur yang akan dimuat kembali pada peraturan perundang-undangan

               dimaksud?




               87  Ibid, butir 137 Lampiran II.

                                                                                                      221
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226