Page 219 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5316); dan

d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Yanuar Syaripulloh, S.H, M.H

Tambahan pertanyaan

Pertanyaan 207

Bagaimana dengan pencabutan peraturan perundangan-undangan yang tidak
diundangkan dalam LNRI, TLNRI dan BNRI, TBNRI apakah dapat dicabut dengan
peraturan perundang-undangan?

Jawaban

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan definisi peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijabarkan bahwa peraturan
tertulis, dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Prosedur yang ditetapkan dalam peraturan parundang-undangan dimaksud sebagaimana tertuang
dalam UU No 12 tahun 2011 yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan.

Dalam hal ini jika suatu peraturan perundang-undangan tidak susun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat dimaknai bukan sebagai peraturan perundang-undangan, oleh
karena itu proses pencabutan peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan
setelah adanya UU NO 12 tahun 2011 dilakukan dengan mekanisme sendiri yang bukan merupakan
peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk peraturan yang ada sebelum adanya UU NO 12 tahun 2011 dalam Pasal 100 dinyatakan
bahwa “ Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan

219